Difabel dalam Peradilan Pidana: Analisis Konsitensi Putusan


Difabilitas dan difabel, mungkin istilah yang baru kita dengar dalam interaksi sosial kemasyarakatan. Istilah tersebut mungkin saja baru kita dengar atau ketahui pada saat membaca buku ini. Difabilitas dalam kenyataannya bukanlah hanya sebuah istilah yang menggambarkan kekurangan seseorang dalam segi fisik ataupun sosial. Namun difabilitas adalah sebuah perjuangan atas pengakuan hak dan kesetaraan antara orang yang berkebutuhan khusus dengan orang lain pada umumnya. Kita harus mengakui bahwa perlakuan terhadap seseorang yang berkebutuhan khusus masih belum berimbang, bahkan ketika perlakuan tersebut diberikan bukan karena memang mereka membutuhkannya sebagai sebuah hak melainkan karena rasa iba. Ternyata bukan rasa iba yang mereka butuhkan, tetapi pengakuan atas hak diperlakukan sama.


Perlakuan yang timpang terhadap difabel terjadi juga dalam bidang hukum. Cukup banyak difabel yang berhadapan dengan hukum, umumnya mereka menjadi korban atas tindakan orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Meskipun ada juga difabel yang menjadi pelaku tindak pidana dan mereka juga mendapatkan perlakuan yang tidak sesuai dengan kondisinya. Ketimpangan perlakuan terhadap difabel yang berhadapan dengan hukum tidak hanya karena peraturan perundangundangan yang tidak ramah difabel tetapi disebabkan oleh minimnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap mereka. Aparat penegak hukum seharusnya paham bahwa seseorang yang difabel tidak bisa diperlakukan sama sebagaimana umumnya anggota masyarakat yang lain dan pada saat itulah dibutuhkan diskresi. Perlakuan yang diterima oleh difabel ketika berhadapan dengan hukum belum banyak didokumentasikan, kalaupun ada hanya berupa cerita sekilas yang semakin menunjukkan ketidakberdayaan mereka.


Ketidakberdayaan difabel terhadap hukum akan ditunjukkan melalui hasil analisa putusan yang dilakukan oleh Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI). Buku iniberisikan sejumlah putusan pengadilan yang telah dianalisa berdasarkan tiga permasalahan. Ketiga permasalahan tersebut adalah:

1. Apakah korban difabel hadir bersama penerjemah dalam persidangan?

2. Apakah Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan Ahli mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku difabel?

3. Apakah Hakim mempertimbangkan usia kalender atau usia mental? (pelaku dan korban difabel difabel)


Penelitian ini dilakukan MaPPI berkolaborasi dengan LBH Apik Jakarta atas dukungan AIPJ-DFAT (Australia Indonesia Partnership for Justice - Department of Foreign and Trade). Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman LSM, pusat kajian, dan akademisi yang berjuang pada isu difabel yang berbasis di Yogyakarta. Terima kasih secara khusus juga disampaikan kepada Eko Riyadi (PUSHAM UII) dan Ayatullah R. K. (SAPDA) untuk dukungan teknis dan substansi penulisan buku ini. Kami berharap buku ini dapat memberikan semangat kepada teman-teman difabel untuk memperjuangkan hak-haknya, terutama hak kesamaan di depan hukum sesuai dengan kondisinya.


Pada sisi lain, hasil analisa putusan pengadilan ini dapat menunjukkan kelemahan peraturan perundang-undangan dalam memberikan perlindungan kepada difabel. Aparat penegak hukum dan hakim selaku pihak yang menjalankan ketentuan hukum diharapkan dapat memahami kondisi difabel sehingga dapat memberikan diskresi yang memudahkan mereka untuk menyelesaikan masalah hukum dengan baik. Dan tentunya hasil analisa ini masih jauh dari baik sehingga kritik dan masukan sangat kami nantikan. Semoga buku ini dapat membangun kesadaran bahwa difabilitas dan difabel adalah bagian dari kita dan memiliki hak yang sama. 


Buku dapat diunduh di
http://mappifhui.org/2016/12/15/difabel-dalam-peradilan-pidana-analisis-konsistensi-putusan-putusan-difabel/ 

Posted by admin 15 December 2020 15:07