Buku Panduan Pemantauan PERMA No. 3 Tahun 2017


Tercapainya kesetaraan gender merupakan salah satu tantangan dalam tujuan pembangunan Indonesia. Padahal, Indonesia sudah memberikan jaminan untuk penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin melalui ratifikasi Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984. Dalam konteks global, pendekatan strategis ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals, SDGs) 5 tentang Kesetaraan Gender, yaitu mencapai kesetaraan dan pemberdayaan untuk perempuan dengan memastikan tidak ada diskriminasi, minimnya kekerasan, perempuan dapat terlibat dalam pengambilan keputusan di bidang apapun, adanya akses ke pelayanan kesehatan reproduksi dan kepemilikan sumber daya ekonomi yang proporsional.


Sebagai usaha untuk mewujudkan kesetaraan gender tersebut, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) turut berpartisipasi aktif dalam proses penyusunan PERMA ini melalui bantuan teknis guna memastikan pengaturan tentang hal-hal yang seharusnya dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh hakim pada saat menangani perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Setelah disahkan pada Agustus 2017, diperlukan adanya kegiatan lanjutan untuk memastikan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dapat dilaksanakan dengan baik. Proses monitoring dan evaluasi (monev) menjadi penting guna memahami hambatan dan tantangan bagi Hakim dalam melaksanakan amanat PERMA Nomor 3 Tahun 2017.


Melalui dukungan ole program USAID Empowering Access to Justice (USAID-MAJu), MaPPI FHUI mengembangkan metode pemantauan pengadilan sebagai salah satu metode monev terhadap implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 yang dituangkan dalam buku panduan ini. Penyusunan pedoman ini bertujuan untuk memastikan kegiatan pemantauan dapat dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Harapannya, kegiatan pemantauan nantinya dapat menghasilkan data yang bermanfaat bagi pengambil kebijakan di Mahkamah Agung.


Besar harapan kami agar Buku Panduan Pemantauan Implementasi PERMA Nomor 3 tahun 2017 ini dapat dijadikan panduan untuk melakukan monev terhadap perilaku hakim di persidangan berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 oleh masyarakat secara luas. Sehingga, data pemantauan dapat digunakan sebagai rujukan bagi Mahkamah Agung untuk melakukan penguatan atau perbaikan kebijakan internal yang berbasiskan bukti kuat (evidence based) dan sesuai dengan kebutuhan perempuan berhadapan dengan hukum.


Buku dapat diunduh di:

http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2020/10/PEMANTAUAN-PERMA-211020.pdf 

Posted by admin 15 December 2020 15:08