Dua Titik Pungli di Manajemen Perkara Pengadilan


MASYARAKAT Pemantau Peradilan Indonesia(MaPPI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia menemukan dua titik pungutan liar (pungli) dalam manajemen perkara di pengadilan, yakni pendaftaran surat kuasa serta permintaan salinan putusan.

Temuan itu berdasarkan hasil riset yang digelar di lima pengadilan negeri, yakni Malang (Jawa Timur), Medan (Sumatera Utara), Serang (Banten), Yogyakarta (DIY) serta Bandung (Jawa Barat). Data ini ditambah dengan 5 wilayah peradilan di Jakarta. Survei dilakukan sejak Februari 2016-September 2017 terhadap 404 orang yang dipilih secara acak.

Menurut peneliti MaPPI Siska Trisia di Jakarta, Minggu (7/1), nilai uang yang diminta kepada pihak yang mendaftarkan surat kuasa dan meminta salinan putusan jumlahnya bervariasi. Mulai dari Rp100 ribu hingga jutaan rupiah.

"Ketidakjelasan proses dan tata cara membuat publik rentan menjadi pihak yang rentan dimanfaatkan pegawai pengadilan seperti panitera pengganti," ujarnya.

Ia memaparkan, untuk pendaftaran surat kuasa, mayoritas pungutan jauh lebih tinggi dari penerimaan bukan pajak yang dipersyaratkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.53/2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB).

Di Medan, mayoritas respoden (71%) menyebutkan bahwa biaya pungutan mencapai Rp50.000-Rp100.000. Adapun Banten biayanya lebih dari Rp100.000, dan di Bandung Rp10.000-Rp50.000.

Di Yogyakarta maupun Malang, lanjutnya, 60% responden menyebut biayanya mencapai Rp50.000-Rp100.000, dan di Jakarta 50% responden mengaku biayanya berkisar Rp50.000-Rp100.000.

Pungutan itu jauh lebih mahal dibandingkan PNBP yang hanya memungut Rp5.000 untuk satu berkas pendaftaran surat kuasa.

Pungutan yang melebihi PNBP juga terjadi pada layanan salinan putusan. Dalam PP No.53/2008, besaran biaya adalah Rp300 perlembar. Sementara faktanya, di Medan 57% responden menyebutkan angka Rp300.000-Rp500.000 tanpa menghitung jumlah halaman putusan. Sedangkan 70% responden di Banten menyebutkan biayanya di atas Rp500.000.

Sementara di Bandung Rp10.000 hingga Rp50.00a, adapun di Yogyakarta dan Malang, 42% responden menyebutkan angka Rp300.000-Rp500.000.

"Di Jakarta, 63% responden kami menyebutkan angka Rp500.000 hingga Rp1 juta harus dibayar untuk mendapatkan salinan putusan," tandas Siska.

Peneliti MaPPI Dio Ashar mengungkapkan, modus-modus yang lazim digunakan oleh segelintir petugas pengadilan ialah mengutip biaya di luar ketentuan tanpa tanda bukti bayar, tidak menyediakan uang kembalian, meminta imbalan atau uang lelah atas layanan yang diberikan serta menunda-nunda layanan.

Menurut Dio, modus pungli di peradilan sebenarnya sudah bisa dibaca karena telah terjadi bertahun-tahun. Ombudsman Indonesia (ORI) juga pernah melakukan riset tentang buruknya pelayanan publik di lingkungan peradilan pada 2014-2015 terkait pungli. Pada 2014, Ombudsman menerima 240 laporan, meningkat menjadi 255 laporan pada 2015.

Dio mengakui pengadilan telah memiliki perangkat peraturan dan kebijakan yang menunjang pelaksanaan pelayanan publik dan pelayanan informasi.

"Namun di sisi lain, lemahnya sistem pengawasan, pencegahan dan penindakan menyebabkan oknum di pengadilan tetap melanggengkan praktik pungli," cetusnya.

Berdasarkan riset MaPPI terhadap kinerja satgas saber pungli, hingga November 2017 terdapat 32.864 laporan pengaduan masyarakat tentang praktik pungli. Namun hanya 1.340 Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang melibatkan 2.719 tersangka.

Selama satgas bekerja, sedikitnya 484 orang tertangkap melakukan pungli, namun sanksinya hanya dikembalikan ke institusi terkait, bukan diproses melalui jalur pidana. Perbedaan perlakuan ini, paparnya, semakin mengaburkan bentuk pungli yakni antara bentuk kejahatan yang yang dapat dipidana atau hanya merupakan pelanggaran administratif.

"Kami melihat dualisme perlakuan pelaku yang tertangkap pungli dikenakan sanksi pidana dan sanksi administratif," ujarnya.

Padahal, jika mengacu pada UU Tipikor, pungutan liar dapat dimasukkan ke klasifikasi Pasal 12 huruf e tentang pemerasan dalam jabatan. Sayangnya, menurutnya, Perpres Nomor 87/2016 juga tidak memberikan rujukan dan batasan apa sebuah perbuatan dapat diklasifikasikan sebagai pungli.

Meski demikian, ia menilai keberadaan satgas saber pungli cukup memberikan angin segar dalam upaya pemberantasan pungli. Namun pemerintah juga perlu mengevaluasi kinerja satgas saber pungli.

Pemerintah harus fokus pada sejumlah hal, seperti pendefinisian pungli sebagai batasan kewenangan satgas saber pungli, perumusan bentuk sanksi sehingga dapat dibedakan mana pungli yang hanya perlu dijatuhi hukuman administrasi dan pidana.

Selain itu, ujarnya, pemerintah juga harus merekonstruksi legalitas OTT yang dilakukan satgas saber pungli.

Perpres Nomor 87/2016, tuturnya, tidak mendefinisikan makna dari OTT, sehingga sulit menentukan batas tindakan yang dapat dilakukan oleh satgas saber pungli.

"Kemudian, pemerintah tidak hanya fokus menangkap para pelaku saja. Keberadaan satgas saber pungli jangan hanya akan menjadi tim pemadam kebakaran dan tidak mencerminkan keseriusan pemerintah dalam memberantas praktik pungli," pungkasnya. (Pol)

Posted by siska trisia 26 September 2018 15:40